Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Desa di Indonesia: Sejarah, Struktur, dan Peran Pusat Kehidupan Pedesaan

Desa di Indonesia: Sejarah, Struktur, dan Peran Pusat Kehidupan Pedesaan

Edukasi Desa - Desa di Indonesia: Sejarah, Struktur, dan Peran Pusat Kehidupan Pedesaan

Edukasi Desa - Desa di Indonesia: Sejarah, Struktur, dan Peran Pusat Kehidupan Pedesaan - Desa merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki makna "tanah tumpah darah". Secara universal, desa dapat didefinisikan sebagai kumpulan permukiman di area pedesaan atau rural area. Di Indonesia, istilah desa merujuk pada pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Desa terdiri dari beberapa pemukiman kecil yang biasa disebut dengan sebutan kampung (di Jawa Barat), dusun (di Yogyakarta), banjar (di Bali), jorong (di Sumatera Barat), dan sebutan lainnya tergantung karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Kepala Desa juga memiliki sebutan lain seperti Kepala Kampung, Petinggi (di Kalimantan Timur), Klebun (di Madura), Pambakal (di Kalimantan Selatan), Kuwu (di Cirebon), dan Hukum Tuan (di Sulawesi Utara).

Perbedaan Istilah Desa di Indonesia

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, istilah desa di Indonesia berkembang dengan nama lain tergantung pada daerahnya. Di Sumatera Barat, desa disebut dengan nagari, sementara di Aceh menggunakan istilah gampong. Di Papua, Kutai Barat, dan beberapa daerah lainnya, desa dikenal dengan sebutan kampung. Perbedaan istilah ini merupakan pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal usul adat setempat yang berlaku. Meskipun begitu, dasar hukum desa tetap sama, yaitu didasarkan pada adat, kebiasaan, dan hukum adat.

Pembentukan Desa di Zaman Belanda

Desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan tidak terbentuk oleh Belanda. Pembentukan desa dimulai dengan terbentuknya kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama dalam melawan bahaya luar. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan awal pembentukan desa, bukti sejarah menunjukkan bahwa desa sudah ada sejak zaman prasasti Kawali di Jawa Barat pada akhir abad ke-14 Masehi dan prasasti Walandit di Tengger, Jawa Timur pada tahun 1381 Masehi. Penyelenggaraan desa pada masa itu didasarkan pada hukum adat.

Setelah Belanda menjajah Indonesia, mereka membentuk undang-undang pemerintahan di Hindia Belanda (Regeling Reglemen) yang memberikan kedudukan hukum bagi desa. Untuk menjelaskan maksud dari peraturan tersebut, Belanda kemudian mengeluarkan Indlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO) yang berlaku di Jawa dan Madura. Pada tahun 1924, Regeling Reglemen diubah dengan Indische Staatsregeling, tetapi dalam prinsipnya tidak ada perubahan signifikan, sehingga IGO tetap berlaku. Untuk daerah di luar Jawa, Belanda mengeluarkan peraturan Indlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB) pada tahun 1938.

Menurut IGO, terdapat tiga unsur penting dalam sejarah terbentuknya desa, yaitu kepala desa, pamong desa, dan rapat desa. Kepala desa adalah penguasa tunggal pemerintahan desa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan hubungan dengan pemerintah. Kepala desa dibantu oleh pamong desa yang memiliki sebutan yang berbeda di setiap daerah. Kepala desa juga harus memperhatikan pendapat desa dalam melaksanakan tugasnya. Rapat desa memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang penting bagi desa.

Pembentukan Desa di Zaman Jepang

Masa penjajahan Jepang di Indonesia yang singkat tidak membawa banyak perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam pembentukan desa. Pemerintahan Jepang pada umumnya menghapuskan demokrasi dalam pemerintahan daerah. IGO dan peraturan lainnya tetap berlaku tanpa perubahan yang signifikan, sehingga desa tetap ada dan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada sebelumnya. Beberapa perubahan kecil terjadi pada Osamo Seirei 1942 yang mengganti beberapa sebutan kepala daerah dengan bahasa Jepang, dan juga Osamu Seirei 7 tahun 1944 yang sedikit merubah tata cara pemilihan Kepala Desa.

Struktur Desa di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 mengenai Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan RI. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan RI.

Desa berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara lebih luas. Namun, dalam perkembangannya, status desa dapat berubah menjadi kelurahan. Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:
  1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada hak asal usul desa;
  2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
  3. Memiliki tugas pembantuan dari ppemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan
  4. Menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepada desa.
Dengan adanya struktur desa yang kuat, diharapkan masyarakat pedesaan dapat mengatur dan mengurus kepentingan mereka sendiri sesuai dengan adat istiadat dan kebutuhan lokal. Desa menjadi pusat kehidupan dan pemerintahan bagi masyarakat pedesaan di Indonesia, menjaga warisan budaya dan memajukan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan desa, perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat desa itu sendiri. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan struktur desa, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan di pedesaan Indonesia.

Posting Komentar untuk "Desa di Indonesia: Sejarah, Struktur, dan Peran Pusat Kehidupan Pedesaan"