Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Penolakan Terhadap Keppres No 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023 oleh Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Timur

Penolakan Terhadap Keppres No 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023 oleh Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Timur

Penolakan Terhadap Keppres No 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023 oleh Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Timur

Edukasi Desa - Penolakan Terhadap Keppres No 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023 oleh Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Timur - Ulama dan tokoh masyarakat Jawa Timur dengan tegas menolak Keppres No 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023 yang terus beredar. Kedua keputusan tersebut memasukkan peristiwa G/30/S/PKI sebagai Pelanggaran HAM Berat, yang dinilai sebagai manipulatif dan ahistoris serta berpotensi berbahaya.

"Apa yang kami dengar adalah penolakan yang kuat dari ulama dan tokoh masyarakat Jatim, mereka meminta presiden untuk mencabut Keppres 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023. Karena jelas, peristiwa 1965-1966 itu bukan merupakan pelanggaran HAM Berat. Itu adalah ulah PKI. Tugas TNI-Polri saat itu adalah melindungi bangsa dan umat beragama dari kekejaman PKI," ujar Arukat Djaswadi, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum GERAK (Gerakan Rakyat Anti Komunis).

Menurut Abah Arukat, panggilan akrabnya, Keppres 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023 perlu ditelaah lebih cermat. Terlebih lagi, keputusan tersebut bertentangan dengan TAP Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dapat berpotensi melanggar UU No 27 Tahun 1999 tentang bahaya ajaran komunis.

"Jadi, PKI dibubarkan karena ulah sendiri. Mereka bukan hanya dalang kudeta, tetapi juga pelaku Kudeta 1965. Peristiwa ini tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM Berat," tegasnya.
KH Rahmat Mahmudi, Ketua Presidium PUI (Pergerakan Umat Islam), membacakan lima pernyataan sikap di Museum NU, Surabaya, pada Sabtu (8/7/23).

Pernyataan sikap tersebut antara lain:
  1. Mereka menolak keras peristiwa 1965-1966 disebut sebagai pelanggaran HAM Berat. Saat itu, TNI-Polri berjuang untuk menyelamatkan negara dan umat beragama, terutama umat Islam, dari kekejaman PKI. Oleh karena itu, Keppres 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023 harus dicabut, atau setidaknya peristiwa 1965-1966 harus dihapus dari Inpres No 2 tahun 2023.
  2. Keppres 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023 yang seharusnya menginventarisir peristiwa pelanggaran HAM Berat secara etis, tidak mampu melakukannya secara obyektif, faktual, dan proporsional. Terlihat dari daftar 12 peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran HAM Berat, dimana peristiwa 1965-1966 tidak seharusnya dimasukkan karena merupakan pemberontakan PKI melalui Gerakan 30 September 1965 atau dikenal dengan G-3-S-PKI. Sementara peristiwa penting lainnya, seperti peristiwa Tanjung Priok 1984, tewasnya lebih dari 800 petugas KPPS pada tahun 2019, dan peristiwa KM-50 tahun 2020, justru tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.
  3. Memasukkan peristiwa 1965-1966 sebagai pelanggaran HAM Berat dalam Inpres No 2 Tahun 2023 memiliki makna bahwa pemerintah pada waktu itu (TNI/ABRI) telah melakukan pelanggaran HAM Berat dan korbannya adalah anggota PKI. Hal ini bertentangan dengan fakta sejarah, di mana PKI-lah yang melakukan pembunuhan terhadap 6 Jenderal dan beberapa perwira TNI/ABRI sebagai bagian dari strategi pemberontakan yang mereka lakukan. TNI/ABRI kemudian melakukan penumpasan terhadap anggota PKI yang memberontak sebagai kewajiban dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.
  4. Memasukkan peristiwa 1965-1966 sebagai pelanggaran HAM Berat dalam Inpres No 2 Tahun 2023 berpotensi membuat negara meminta maaf kepada PKI dan memberikan kompensasi ekonomi kepada anggota PKI. Keputusan ini dianggap salah, irrasional, dan ahistoris, serta melanggar undang-undang karena PKI merupakan partai terlarang sesuai dengan Tap MPRS/XXV/1966. Jika diteruskan, hal ini dapat memutarbalikkan fakta sejarah, yang akan melukai TNI/ABRI, ulama, umat Islam, dan masyarakat luas mengingat kekejaman dan kebiadaban PKI di masa lalu.
  5. Oleh karena itu, mereka menolak dengan keras pencantuman Peristiwa 1965-1966 dalam Inpres No 2 Tahun 2023 dan menuntut pemerintah untuk mencabut Inpres tersebut atau setidaknya menghapus butir Peristiwa 1965-1966 dari Inpres tersebut. Pernyataan sikap ini diharapkan dapat diindahkan dan ditindaklanjuti demi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia.
Artikel ini mencerminkan penolakan ulama dan tokoh masyarakat Jawa Timur terhadap Keppres dan Inpres yang kontroversial. Dengan mengutip pernyataan sikap dari KH Rahmat Mahmudi, artikel ini menyoroti pandangan mereka tentang peristiwa 1965-1966 dan mempertanyakan keputusan pemerintah dalam menginventarisir peristiwa pelanggaran HAM Berat. Semoga penolakan mereka didengar dan dihargai untuk kebaikan Indonesia ke depannya.


Posting Komentar untuk "Penolakan Terhadap Keppres No 17 Tahun 2022 dan Inpres No 2 Tahun 2023 oleh Ulama dan Tokoh Masyarakat Jawa Timur"