Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa

Edukasi Desa - Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa - Pada dasarnya, tugas dan fungsi antara pemerintah desa dengan BPD sangatlah berbeda. Adapun pemerintah desa lebih merujuk pada pelaksanaan tugas eksekutif sedangkan BPD sebagai legislasi dan pengawasannya. Dalam hal ini akan lebih spesifik dibahas terkait BPD.

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sehingga sebagai wakil dari masyarakat desa, sejatinya peran BPD merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat desa. Kemudian, BPD juga memiliki peran penting bagi kemajuan pembangunan desa. Peran BPD lainnya yang krusial adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa begitu pun menyatakan pendapat atas hasil penyelenggaraan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sejatinya BPD sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki fungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pun, hal tersebut diatur pula dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Namun, seringkali terjadi disorientasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Hal ini dapat terjadi ketika BPD memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan pemerintah desa, dan apabila pemerintah desa melakukan maladministrasi, BPD juga turut melakukannya. Bahkan, keduanya melakukan "bargaining" dalam pelaksanaan kegiatan eksekutif. Disinilah marwah BPD mulai hilang, dan tidak ada lagi lembaga yang dapat menjadi pengayom dan penyalur aspirasi masyarakat.

Disorientasi Pengawasan BPD

Berbicara tentang disorientasi pengawasan BPD, perlu diketahui terlebih dahulu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh BPD, antara lain merugikan kepentingan umum, meresahkan dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa. Selain itu, BPD juga tidak diperbolehkan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), menyalahgunakan wewenang, merangkap jabatan sebagai kepala atau perangkat desa, bahkan menjadi anggota legislatif di atasnya, sebagai pelaksana proyek, pengurus partai politik, dan menjadianggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Permendagri Nomor 110/2016.

Namun, dalam praktiknya, terdapat laporan-laporan yang menunjukkan adanya disorientasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Misalnya, Ombudsman Republik Indonesia sering menerima laporan terkait maladministrasi yang dilakukan oleh BPD, seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan pemberhentian/pengangkatan perangkat desa, perilaku yang merasa "super power" di antara masyarakat desa yang mayoritas belum berdaya, dan ketidaktahuan akan tugas dan fungsinya sebagai BPD. Hal ini mengakibatkan BPD terlibat dalam pelaksanaan tugas eksekutif yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, menyebabkan kerancuan dalam peran dan fungsi BPD sebagai lembaga legislasi dan pengawas.

BPD Tidak Selamanya Buruk

Meskipun terdapat laporan-laporan tentang maladministrasi yang dilakukan oleh BPD, penting untuk dicatat bahwa tidak semua BPD memiliki masalah tersebut. Terdapat contoh-contoh di mana BPD menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebagai contoh, Desa Terak di Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. BPD di desa tersebut telah menerima aduan masyarakat terkait permasalahan lahan yang akan dijadikan tambak udang. Masyarakat mengkhawatirkan dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang mungkin timbul jika lahan tersebut dijadikan tambak udang, terutama karena lahan tersebut juga merupakan hutan lindung. BPD menyarankan kepada pemerintah desa untuk tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembebasan Fasilitas Bersama Tambak (SPPFBT) yang diperlukan untuk pengalihfungsian lahan tersebut. Meskipun keputusan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pengalihfungsian lahan tersebut, langkah tersebut dianggap baik untuk menghindari maladministrasi dan sebagai perwujudan aspirasi masyarakat.

Peran Ombudsman dalam Pengawasan BPD

Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan layanan publik yang tidak pandang bulu, termasuk tingkat pemerintahan terkecil seperti desa. Ombudsman sangat terbuka bagi masyarakat desa jika aspirasinya tidak dapat diakomodasi oleh BPD. Di sisi lain, Ombudsman juga memberikan apresiasi terhadap kinerja BPD yang mampu menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Mengingat adanya polemik terkait otonomi desa, Ombudsman dan BPD memiliki tugas yang sama dalam pengawasan. Sinergi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa dan mencegah terjadinya maladministrasi demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, Ombudsman dapat berperan sebagai lembaga yang mendengarkan dan menyelesaikan keluhan atau aduan masyarakat terkait maladministrasi yang terjadi dalam pemerintahan desa, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh BPD. Ombudsman dapat melakukan investigasi terhadap laporan yang diterima, memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan kepada pemerintah desa dan BPD.

Selain itu, Ombudsman juga dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta peran BPD dalam pemerintahan desa. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja BPD dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan di desa mereka.

Penting bagi Ombudsman dan BPD untuk menjalin kerja sama dan kolaborasi yang baik dalam menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara kedua lembaga ini akan memperkuat sistem pengawasan yang efektif dan mencegah terjadinya penyimpangan serta maladministrasi dalam pemerintahan desa.

Dalam kesimpulan, BPD memiliki peran yang penting dalam pemerintahan desa sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan perwujudan demokrasi. Namun, terdapat disorientasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPD, di mana seringkali tugas dan fungsinya sama dengan pemerintah desa. Untuk menghindari maladministrasi, penting bagi BPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ombudsman juga memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap BPD dan pemerintahan desa secara keseluruhan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Sinergi antara Ombudsman dan BPD akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Posting Komentar untuk "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa"