Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dalam Pelaksanaan Lelang untuk Barang Tidak Bergerak: Peran dan Ketentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dalam Pelaksanaan Lelang untuk Barang Tidak Bergerak: Peran dan Ketentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dalam Pelaksanaan Lelang untuk Barang Tidak Bergerak: Peran dan Ketentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pembeli Mendapatkan Dokumen Bukti Kepemilikan setelah Menyerahkan Pembayaran dan BPHTB

Dalam pelaksanaan lelang untuk barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan, terdapat peraturan yang mengatur mengenai pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penerbitan dokumen bukti kepemilikan kepada pembeli. Pasal 84 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa pembeli akan mendapatkan dokumen bukti kepemilikan jika sudah menyerahkan tanda bukti pelunasan pembayaran dan bukti setor BPHTB. Hal ini juga sesuai dengan kutipan risalah lelang untuk lelang berupa tanah atau tanah dan bangunan, yang akan diperoleh pembeli setelah pembeli menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. Pasal 94 ayat (4) PMK No. 27 tahun 2016 mengatur hal ini.

Definisi BPHTB

Berdasarkan pasal 1 angka 41 Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

BPHTB sebelumnya merupakan jenis pajak pusat, namun setelah adanya UU No. 28/2009, BPHTB menjadi jenis pajak daerah. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mempercepat dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Objek, Subjek, dan Tarif BPHTB

Berdasarkan pasal 85 UU No. 28/2009, objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Salah satu perolehan tersebut adalah penunjukkan pembeli dalam lelang. Subjek dan wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pembeli tanah atau tanah dan bangunan, baik pribadi maupun badan, yang ditunjuk dalam lelang wajib membayar BPHTB. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Namun, sesuai dengan pasal 88 UU No. 28/2009, tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP merupakan nilai pengurang NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Besaran NPOPTKP ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Namun, sesuai dengan pasal 87 ayat 4 UU No. 28/2009, besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Dasar Pengenaan BPHTB dalam Lelang

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Dalam transaksi lelang, sesuai dengan pasal 87 ayat 2 huruf o UU No. 28/2009, Nilai Perolehan Objek Pajak penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Kewajiban Pajak BPHTB Bagi Pembeli dan Penjual

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan, BPHTB dalam lelang merupakan pajak yang dikenakan kepada pembeli yang ditunjuk dalam lelang sebagai pemilik baru tanah atau tanah dan bangunan. Namun, tidak hanya pembeli yang dikenai pajak, penjual sebagai penerima penghasilan juga dikenakan pajak, namun dalam bentuk pajak penghasilan (PPh).

Posting Komentar untuk "Dalam Pelaksanaan Lelang untuk Barang Tidak Bergerak: Peran dan Ketentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)"