Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

KPU RI Memberikan Penjelasan Soal PKPU yang Tidak Lagi Mengatur Sanksi Curi Start Kampanye

KPU RI Memberikan Penjelasan Soal PKPU yang Tidak Lagi Mengatur Sanksi Curi Start Kampanye

KPU RI Memberikan Penjelasan Soal PKPU yang Tidak Lagi Mengatur Sanksi Curi Start Kampanye

Edukasi Desa - KPU RI Memberikan Penjelasan Soal PKPU yang Tidak Lagi Mengatur Sanksi Curi Start Kampanye - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberikan penjelasan mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 yang tidak lagi mengatur sanksi terkait pelanggaran curi start kampanye. Dalam PKPU tersebut, KPU RI menegaskan bahwa pemberian sanksi terkait hal ini akan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, namun tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.

PKPU Nomor 15 tahun 2023 mengatur tentang aturan kampanye yang berlaku untuk partai politik peserta pemilu. Pasal 79 ayat 1 dari PKPU ini menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di dalam internal partai sebelum masa kampanye pemilu dimulai. Dalam sosialisasi sebelum masa kampanye, partai politik diizinkan untuk memasang bendera parpol dan nomor urutnya serta melakukan pertemuan terbatas dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada KPU dan Bawaslu.

Namun, KPU memberikan peringatan kepada peserta pemilu untuk tidak menggunakan kalimat ajakan dalam sosialisasi ini, sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal 79. Hal ini bertujuan untuk mencegah kampanye yang berlebihan atau menyimpang dari aturan yang berlaku.

Selain itu, PKPU juga melarang peserta pemilu untuk mengungkapkan identitas, citra diri, atau karakteristik partai politik dengan metode penyebaran bahan kampanye kepada publik, serta memasang alat peraga kampanye di tempat umum dan media sosial di luar masa kampanye. Larangan kampanye di luar jadwal juga diatur dalam Pasal 69 PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

Meskipun ada larangan-larangan tersebut, PKPU ini tidak secara khusus mengatur sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar aturan dengan mencuri start kampanye. KPU hanya menyebutkan bahwa jika terjadi pelanggaran, peserta pemilu akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 76 PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz, menjelaskan bahwa memang PKPU ini tidak mengatur sanksi khusus untuk pelanggaran curi start kampanye. Pengaturan sanksi semuanya mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan menjadi kewenangan lembaga lain, yaitu Bawaslu. Jika Bawaslu menemukan adanya pelanggaran, maka tindakan sanksi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu.

Perlu dicatat bahwa kebijakan ini berbeda dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh KPU pada periode sebelumnya. PKPU tersebut mengatur sanksi administratif bagi pelanggar yang mencuri start kampanye, seperti peringatan tertulis hingga penurunan alat peraga kampanye.

Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan peserta pemilu dan partai politik dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam kampanye dan menghindari pelanggaran. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu akan bertanggung jawab atas penindakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Posting Komentar untuk "KPU RI Memberikan Penjelasan Soal PKPU yang Tidak Lagi Mengatur Sanksi Curi Start Kampanye"