Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tidak Ada Alasan Bagi KPU untuk Mengizinkan Pemilih Gunakan KK pada Pemilu 2024, Menurut Bawaslu

Tidak Ada Alasan Bagi KPU untuk Mengizinkan Pemilih Gunakan KK pada Pemilu 2024, Menurut Bawaslu

Tidak Ada Alasan Bagi KPU untuk Mengizinkan Pemilih Gunakan KK pada Pemilu 2024, Menurut Bawaslu
Edukasi Desa - Tidak Ada Alasan Bagi KPU untuk Mengizinkan Pemilih Gunakan KK pada Pemilu 2024, Menurut Bawaslu - Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu momen penting dalam proses demokrasi di suatu negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan para pemimpin yang akan mengatur negara dalam periode tertentu. Oleh karena itu, proses pemilihan harus dilakukan dengan cermat dan adil, menghindari segala potensi manipulasi data pemilih. Dalam konteks Pemilu 2024, isu terkait penggunaan Kartu Keluarga (KK) sebagai alat untuk memberikan suara telah menjadi perdebatan hangat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan pernyataan tegas bahwa tidak ada alasan bagi Komisi Pemberantasan Umum (KPU) untuk mengizinkan pemilih menggunakan Kartu Keluarga (KK) dalam Pemilu 2024. Menurut anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, hal ini didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut undang-undang tersebut, syarat pencoblosan adalah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Lolly Suhenty juga menyinggung peristiwa pada Pemilu 2019 yang memungkinkan penggunaan KK sebagai alat untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Namun, menurutnya, saat ini sistem administrasi kependudukan telah mengalami kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, Bawaslu berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi pemilih untuk menggunakan KK sebagai gantinya, kecuali adanya alasan yang kuat.

Salah satu alasan yang diungkapkan oleh Bawaslu adalah bahwa sistem administrasi kependudukan saat ini telah memastikan bahwa pemilih yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara akan memiliki KTP sebelum waktu pencoblosan. Hal ini dijamin oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Bawaslu khawatir jika penggunaan KK sebagai alternatif dapat memberikan celah untuk manipulasi data pemilih, terutama karena KK tidak memiliki foto.

Lolly Suhenty juga merujuk pada keputusan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang tidak lagi mengeluarkan surat keterangan (suket) karena blangko untuk KTP elektronik dianggap sudah cukup. Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak Dukcapil terkait hal ini.

Di sisi lain, Ketua KPU Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa pemilih yang baru berusia 17 tahun dan belum memiliki e-KTP dapat menggunakan KK. KPU percaya bahwa data pemilih tetap dapat dijamin keakuratan dan keabsahannya melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan database yang terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri.

Meskipun terdapat pandangan berbeda antara Bawaslu dan KPU mengenai penggunaan KK pada Pemilu 2024, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mengikuti ketentuan undang-undang dan menghindari potensi pelanggaran serta manipulasi data pemilih. Kerjasama antara lembaga terkait, seperti Bawaslu dan KPU, serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri perlu terus ditingkatkan guna memastikan pelaksanaan Pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Dalam hal ini, prinsip saling percaya antara pemangku kepentingan akan menjadi landasan yang penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Posting Komentar untuk "Tidak Ada Alasan Bagi KPU untuk Mengizinkan Pemilih Gunakan KK pada Pemilu 2024, Menurut Bawaslu"