Aksi Kepala Desa ke GBK Disindir Ada Kontrak Politik Pilpres
Aksi Kepala Desa ke GBK Disindir Ada Kontrak Politik Pilpres
Edukasi Desa - Aksi Kepala Desa ke GBK Disindir Ada Kontrak Politik Pilpres - Jakarta, 23 November 2023 - Aksi ribuan kepala desa yang mendatangi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Rabu (22/11) lalu menuai sorotan publik. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk mobilisasi politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Aksi yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) itu dihadiri oleh ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia. Dalam aksi tersebut, para kepala desa menyampaikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali maju di pilpres 2024.
Aksi tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menilai, aksi tersebut merupakan bentuk mobilisasi politik yang tidak etis.
"Aksi ini tidak etis karena menggunakan anggaran desa untuk kepentingan politik. Ini bentuk korupsi politik," kata Agus Rahardjo dalam keterangannya.
Ketua Umum APDESI Suryo Subroto membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan, aksi tersebut murni bentuk dukungan para kepala desa kepada Presiden Jokowi.
"Tidak ada kontrak politik di sini. Ini murni bentuk dukungan kami kepada Presiden Jokowi," kata Suryo Subroto.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai, aksi tersebut merupakan bentuk persiapan untuk pilpres 2024. Para kepala desa memiliki peran penting dalam pilpres karena memiliki suara yang cukup besar.
"Para kepala desa memiliki suara yang cukup besar. Jika mereka mendukung calon tertentu, maka hal itu akan menjadi modal yang cukup besar bagi calon tersebut," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ujang Komarudin.
Ujang Komarudin menilai, aksi tersebut merupakan bentuk persiapan untuk pilpres 2024. Para kepala desa akan menjadi target politik dari para calon presiden.
"Para calon presiden akan berusaha untuk merangkul para kepala desa agar mereka mendukungnya di pilpres 2024," kata Ujang Komarudin.
Aksi kepala desa ke GBK ini menambah daftar panjang aksi politik menjelang pilpres 2024. Sebelumnya, sejumlah partai politik juga telah menggelar berbagai aksi politik untuk menjaring dukungan publik.
Pilpres 2024 masih menyisakan waktu 82 hari lagi. Namun, dinamika politik menjelang pilpres tersebut sudah mulai terlihat.
Aksi yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) itu dihadiri oleh ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia. Dalam aksi tersebut, para kepala desa menyampaikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali maju di pilpres 2024.
Aksi tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan. Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menilai, aksi tersebut merupakan bentuk mobilisasi politik yang tidak etis.
"Aksi ini tidak etis karena menggunakan anggaran desa untuk kepentingan politik. Ini bentuk korupsi politik," kata Agus Rahardjo dalam keterangannya.
Ketua Umum APDESI Suryo Subroto membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan, aksi tersebut murni bentuk dukungan para kepala desa kepada Presiden Jokowi.
"Tidak ada kontrak politik di sini. Ini murni bentuk dukungan kami kepada Presiden Jokowi," kata Suryo Subroto.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai, aksi tersebut merupakan bentuk persiapan untuk pilpres 2024. Para kepala desa memiliki peran penting dalam pilpres karena memiliki suara yang cukup besar.
"Para kepala desa memiliki suara yang cukup besar. Jika mereka mendukung calon tertentu, maka hal itu akan menjadi modal yang cukup besar bagi calon tersebut," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ujang Komarudin.
Ujang Komarudin menilai, aksi tersebut merupakan bentuk persiapan untuk pilpres 2024. Para kepala desa akan menjadi target politik dari para calon presiden.
"Para calon presiden akan berusaha untuk merangkul para kepala desa agar mereka mendukungnya di pilpres 2024," kata Ujang Komarudin.
Aksi kepala desa ke GBK ini menambah daftar panjang aksi politik menjelang pilpres 2024. Sebelumnya, sejumlah partai politik juga telah menggelar berbagai aksi politik untuk menjaring dukungan publik.
Pilpres 2024 masih menyisakan waktu 82 hari lagi. Namun, dinamika politik menjelang pilpres tersebut sudah mulai terlihat.
Posting Komentar untuk "Aksi Kepala Desa ke GBK Disindir Ada Kontrak Politik Pilpres"